Abstract

Ada beberapa jenis pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009,
salah satunya adalah pajak parkir yang merupakan salah satu jenis pajak daerah dari pajak
kota / kabupaten. Untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan asli daerah
(PAD) diperlukan pengelolaan pajak parkir yang profesional dan transparan. Pengelolaan
pajak parkir masih memiliki beberapa kendala, antara lain: kurangnya pengawasan di
lapangan, adanya orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan pengabaian
tersebut untuk menuai keuntungan, pendapatan parkir tidak sepenuhnya diberikan
kepada pemkot. Salah satu solusi untuk mengatasi kebocoran dalam pengelolaan dana
pajak parkir adalah dengan menerapkan parkir elektronik atau E-Parki, sehingga proses
pengawasan segala hal yang berkaitan dengan parkir dapat dilakukan dengan baik, dan
berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir.