ANALISIS PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh ) PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI SMA NEGERI 2 PEKALONGAN

Rizka Ariyanti, Kinanti Restu P

Abstrak


Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak
Penghasilan (PPh) pasal 21 yang dilakukan SMA Negeri 2 Pekalongan terhadap Undang-Undang
Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dan
teknik pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan kepustakaan.Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) SMA
Negeri 2 Pekalongan telah sesuai Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,
dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Besarnya PTKP
(PenghasilanTidak Kena Pajak), selain itu terdapat temuan atas perhitungan PPh Pasal 21 dalam
penentuan besarnya PTKP a.n Dra. Setyo Rahayu. Sedangkan untuk Penyetoran dan Pelaporan PPh
Pasal 21 nya sudah berjalan dengan baik, disiplin, teratur dan tepat waktu. Apabila pemungutan PPh
Pasal 21 yang dilakukan pemerintah ingin mengalami peningkatan maka harus ditingkatkan pula
pendapatan/penghasilan yang diperoleh pegawainya.

Teks Lengkap:

PDF

Referensi


https://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_pokok_wajib_pajak

http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2012200736AKBab2004/body.html

Kesek, Meilany, dkk. Prosedur Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Atas Gaji Pegawai pada Pemerintah Kota Bitung.

Mardiasmo, 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Muljono. 2010. Hukum Pajak-Konsep, Aplikasi dan Penentuan Praktis. Yogyakarta: Andi,

Yogyakarta.

Noeng Muhadjir,1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rakesarasin.

Pratiwi ,Vicky Yuliandhani, dkk. 2016. Analisis Perhitungan, Pemotongan dan Pelaporan

Pph Pasal 21 atas PNS TNI AD Pomdam V/Brawijaya Surabaya: Universitas

Brawijaya Malang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang “Tata Cara

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI,

Anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman

Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan

Orang Pribadi

Prof. Dr. MJH. Smeeths dalam buku ”De Economische Betekenis belastingen” (terjemahan)

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.2007. Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan.

Bandung; Eresco.

Pudyatmoko, 2007, Penerapan Perhitungan PPh Pasal 21 dengan UU Perpajakan No. 36

Tahun 2008 Pada PT. Global Borneo Mandiri Banjarmasin, Skripsi (Tidak

Dipublikasikan), Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

R. Runtuwarow dan I. Elim., V.Z. Tirayoh, Analisis Penerapan Akuntansi,

Vol.4No.1Maret2016,Hal.283-294.

Shaleh, Rahmad, Analisis Perhitungan Pph Pasal 21 Terhadap Gaji Pegawai Tetap pada

Puskesmas Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir.

Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: CV. Alfabeta

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administratif. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan.Bandung: CV Alfabeta.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.

Bandung: Alfabeta.

Tamjiddin, Analisis Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil

Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Olahraga Kota Banjarbaru:

Banjarbaru.

Umi Narimawati. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori danAplikasi.

Bandung: Agung Media

UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.

UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

UU Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan

Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.