Abstract

Pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada isu lingkungan hidup menjadi target pemerintah pusat maupun daerah. Perencanaan dan pendanaan isu ini idealnya memerlukan harmonisasi dan implementasi penyelarasan top-down dan bottom-up. Kelalaian dari sisi daerah sering menimbulkan berbagai kendala dalam implementasinya, yang tentunya menimbulkan inefisiensi. Alokasi dan penyaluran penganggaran melalui dana transfer khusus untuk isu lingkungan hidup menarik untuk dielaborasi dengan memperhatikan keberlanjutan kebijakan dan manfaat yang diharapkan. Analisis implementasi dukungan pendanaan pemerintah terhadap pembangunan prioritas nasional terkait sektor lingkungan hidup di daerah menarik untuk dielaborasi lebih dalam guna memberikan informasi tentang pengendalian strategis dan integrasi pembangunan ke depan. Elaborasi lebih lanjut ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 yang telah menjadi perhatian banyak pihak. Metode yang digunakan dalam analisis adalah pendekatan mixed method melalui telaah dokumen dan diskusi terbatas (FGD) dengan para pemangku kepentingan di tingkat pusat-daerah, serta melalui metode survei daring. Tinjauan dokumen meliputi seluruh dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk menjaring kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021 Bidang Lingkungan Hidup, menganalisis penyaluran anggaran, dan menganalisis keselarasan perencanaan/pendanaan pusat-daerah dalam hal dokumen perencanaan. Metode Focus Group Discussion (FGD) dan kuesioner daring digunakan untuk menjaring permasalahan di lapangan. Hasil yang diharapkan dalam analisis berbasis evaluasi ini dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan kondisi aktual di daerah sebagai pelaksana dana ini.